Jaga Integritas Penyelenggara

KOTAMOBAGU – Banyak hal yang didapat dari Rapat Konsolidasi Nasional (Rakonas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi se-Indonesia, sepekan kemarin.

Menurut Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, yang dimintai komentarnya Minggu (09/02/14), seluruh komisioner plus Sekretaris KPU Kotamobagu hadir di acara tersebut. “Beberapa hal disampaikan dan diingatkan sebagai penyelenggara pemilu, termasuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk tetap menjaga integritas. Serta sebagai penyelenggara yang tetap bersikap independen sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata Nayodo.

Menjaga interitas sebagai penyelenggara pemilu, lanjut Nayodo, harus dilakukan sehingga proses demokrasi yang jurdil dan luber bisa diwujudkan. “Melakukan azas transparansi dan akuntabilitas, serta membantu masyarakat menyalurkan hak suaranya, jangan sampai masyarakat tidak memilih hanya karena tak terdaftar,” kata Nayodo.

Dibagian lain, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, menegaskan salah satu indikator terwujudnya pemilu yang demokratis adalah proses penyempurnaan daftar pemilih (DPT) yang berlangsung terus dilakukan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan haknya. Diantaranya memastikan undangan pemilih sampai kepada masyarakat.

“Undangan harus sampai ke pemilih, sehingga masyarakat tidak lagi merasa tidak terdaftar. Masyarakat juga diharapkan pro aktif untuk mengecek ke tempat pemungutan suara (TPS) setempat apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Juga bantuan Pemda menjadi bagian terpenting dalam hal sosialisasi, karena suksesnya Pemilu juga tanggungjawab Pemda,” kata Manik sebagaimana disampaikan salah komisioner KPU Kotamobagu, Asep Sabar.

Bantuan Pemda disini, lanjut Asep yang juga Ketua Divisi Data, Hubmas, Kampanye dan Hubungan antar Lembaga itu, adalah dalam bentuk sarana dan prasana bukan dalam bentuk uang tunai. Pemda memfasilitasi KPU dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi.

“Kenapa uang tidak bisa diberikan secara langsung? Karena takut ada intervensi Pemda. Maka bentuknya hanya sarana prasarana, sampai tingkat kelurahan hingga kecamatan, KPU bisa hadir disana untuk menyampaikan Pemilu,” ujar meniru apa yang disampaikan Manik. (**)

Leave a Reply