Integritas KPU Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Untuk menjaga independensi, integritas, serta transparansi penyelenggara pemilihan umum (pemilu) 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu diminta mengumumkan kemungkinan adanya hubungan keluarga dengan peserta pemilu.

Sebab, sebagaimana kode etik penyelenggara pemilu yang tercantum pada peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ditegaskan bahwa setiap penyelenggara pemilu yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan peserta pemilu, baik caleg, pengurus partai maupun tim kampanye, harus mengumumkannya ke publik.

“Rencana itu sebenarnya sudah kami agendakan sejak akhir tahun 2013 lalu. Hanya saja kebetulan kami punya kesibukan masing-masing, jadi belum bisa terkumpul semuanya. Kan semua harus didata, mulai dari komisioner sampai ke staf KPU Kotamobagu,” kata Asep Sabar, Ketua Divisi Humas, Kampanye, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kotamobagu, di ruang kerjanya, Kamis (16/01/14).

Maksud peraturan bersama tersebut, masih kata Asep, sebenarnya adalah agar tidak ada kecurigaan masyarakat antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. “Karena itu harus disampaikan secara luas ke publik, apa dan bagaimana hubungannya penyelenggara mulai dari KPU, Panwaslu dan PPS serta PPK. Nanti acaranya akan disiapkan secara terbuka dan dibuat semacam pernyataan tertulis,” tambah Asep.

Sebagaimana diketahui, peraturan bersama tersebut disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 122 ayat 1 UU tersebut ditegaskan bahwa kode etik penyelenggara Pemilu dan pedoman tata laksana penyelenggaraan Pemilu dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Nah, peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu tersebut, ditandatangani langsung oleh pimpinan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Menurut anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, sebagaimana ditulis sebuah media online nasional, sesuai Pasal 9 huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu diharuskan untuk ‘menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye’.

Bahkan Nur menyatakan agar sesegera bagi setiap anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya disetiap jenjang untuk memenuhi ketentuan tersebut. “Teknis melaksanakan ketentuan tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu masing-masing daerah. Kode etik tidak mengatur secara teknik pelaksanaannya. Ketika dulu kode etik disusun, dibahas, dan dirumuskan, forum KPU, Bawaslu, dan DKPP menyerahkan sepenuhnya kepada kedua lembaga penyelenggara Pemilu,” tegas Nur.

Nur mengusulkan, karena tidak ada pengaturan teknisnya, sebaiknya KPU dan Bawaslu di setiap jenjang dapat melakukan sendiri-sendiri. Pertama, dalam suatu rapat pleno, setiap anggota difasilitasi untuk mendeklarasikan sebagaimana ketentuan tersebut. Sementara anggota lain menyimaknya.

Kedua, secara materil pernyataan dimaksud setidaknya menyebut, sekadar contoh: ‘bahwa saya nama ‘A’ (Ketua dan/atau anggota) ‘B’ (penyelenggara Pemilu dengan jabatan ‘C’ (misanya Pokja/Divisi/Korwil), dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki hubungan keluarga dengan ‘D’ (Peserta Pemilu sebagai caleg di Dapil ‘E’) dalam Pemilu Tahun 2014. Terima kasih’.

Akan lebih baik, lanjut Nur, bila pernyataan anggota itu disusun dalam berita acara pleno atau disiarkan sebagai news (berita) oleh media massa, sehingga khalayak akan mengetahuinya. “Dan kelak, oleh pleno, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk tidak menangani persoalan yang mengait dengan dirinya. Dengan begitu, akan terhindar dari kemungkinan persangkaan conflict of interest,” pungkas Nur. (**)