Ini Dia Sanksi Money Politics

KOTAMOBAGU – Maraknya kabar bahwa money politics (MP) atau politik uang di pemilu 2014 tidak bisa dihindari, bahkan gejalanya mengarah ke massif.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, dalam Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 8/2012 sudah jelas dan tegas. Dimana menurut Pasal 86 butir ayat (1) dikatakan bahwa “Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: … “j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

Masih kata Nayodo, di pasal 85 butir (4) juga disampaikan “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.”

“Jika ada pelaksana maupun peserta kampanye yang kedapatan melakukan MP, maka aka nada sanksi hukumnya. Di Pasal 88 mengenai sanksi atas pelanggaran larangan kampanye disebutkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Lalu, apa sanksinya? Menurut Nayodo, Pasal 89 UU tersebut menjelaskan bahwa dalam hal terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung untuk (a). tidak menggunakan hak pilihnya; (b). menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; (c). memilih partai politik peserta pemilu tertentu; (d). memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau (e). memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi berupa pembatalan dari calon tetap atau pembatalan sebagai calon terpilih.

“Tentunya untuk memutuskan hal tersebut melalui proses peradilan dan harus memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan ini untuk semua pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Inilah dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan,” tegas Nayodo.”

Nayodo benar. Namun sayangnya, aturan tersebut hanya memberikan sanksi kepada oknum pemberi uang, tapi tidak menyentuh sama sekali partai politik. Apalagi yang namanya MP sangat merusak dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat mulai dari pelaksana kampanye atau si caleg dan integritas partai politik itu sendiri. (**)

Leave a Reply