Hati-hati Beriklan di Media

KOTAMOBAGU – Lantaran memuat iklan dan advertorial berbau kampanye, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kotamobagu akan memberikan teguran kepada beberapa media local yang beredar di daerah ini.

Menurut Shakespeare Makalunsenge, personil Panwaslu Kotamobagu, pihaknya akan segera bersurat ke pihak-pihak terkait dengan tembusan pimpinan media. “Ini penting agar tidak ada lagi kampanye yang mendahului aturan,” tegas Shakespeare ditemani personil Panwalu lainnya, Ivan Tandayu, di Kantor Panwaslu Kotamobagu, Kamis (30/01/14).

Dia menambahkan pihaknya masih akan meneliti kembali aturan yang berlaku dan digunakan pada Pemilu 2014 ini, khususnya terkait dengan media. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada rekomendasinya,” ujar Shakespeare.

Asep Sabar, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu saat dimintai pendapatnya mengatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah memberitahukan kepada beberapa pimpinan media untuk hati-hati dalam memuat iklan calon legislatif (caleg) agar tidak menyalahi aturan.

Kata Asep, sebenarnya tidak ada perbedaan antara iklan maupun banner kampanye para caleg di media dengan alat peraga kampanye (APK), hanya mediannya saja yang berbeda. “Nah, kalau APK ditertibkan, mengapa iklan kampanye di media tidak ditertibkan? Karena itu saya berulang-ulang minta ke temen-temen media untuk tidak memasang iklan kampanye caleg sebelum waktunya,” jelas wartawan non aktif ini.

Di Undang Undang Pemilu, lanjut Asep, sudah sangat jelas bahwa parpol dan caleg baru diperbolehkan memasang iklan atau APK nanti pada masa kampanye terbuka selama 21 hari, yakni dari tanggal 16 Maret hingga 5 April mendatang. “Karena sekarang masih kampanye tertutup, jadi diminta kepada para caleg dan parpol untuk menahan diri. Nanti akan ada waktunya.”

Asep mengaku memahami apa yang disampaikan Panwaslu terkait iklan kampanye beberapa caleg di koran. “Yang kami kuatirkan iklan politik bernuansa kampanye mengarah pada pelanggaran pidana pemilu lantaran berkampanye di luar jadwal. Caleg yang melanggar aturan pemasangan iklan politik akan dijerat UU Nomor 8/2012 Pasal 276 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal senilai Rp12 juta.”

Tapi, masih kata Asep, KPU Kotamobagu menyerahkan semua kewenangan pengusutan kasus pemasangan iklan politik bernuansa kampanye itu kepada Panwaslu. “Selama ini KPU Kotamobagu memang belum mendapat laporan resmi terkait kasus tersebut. Yang kami lakukan adalah upaya sedini mungkin dengan mengimbau media untuk tidak melakukan semua itu.”

Pedoman berkampanye caleg lewat media massa juga diatur di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu. Lalu iklan bagaimana yang masuk kategori kampanye? “Yang pasti sepanjang ada kesan menunjukkan bahwa si pemasang adalah caleg sekaligus dengan mencantumkan dapil atau nomor urut serta partai, itu sudah jelas masuk kategori kampanye, meskipun yang memasang adalah orang atau organisasi lain,” tambah Aditya Tegela, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu. (**)

Leave a Reply