Helpdesk Inventarisir Problem Coklit

KOTAMOBAGU – Dalam kesempatan monitoring terkait pelaksanaan coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Helpdesk KPU Kotamobagu mendapati dan menginventarisir beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan.Permasalahan tersebut, kata Yusril Kobandaha, petugas helpdesk yang juga operator sistem informasi data pemilih (sidalih) KPU Kotamobagu, kerap disampaikan PPDP maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), baik melalui telepon maupun dengan datang langsung ke KPU Kotamobagu.

“Kebanyakan problem yang disampaikan bisa langsung dijawab dan ditanggulangi. Namun untuk yang masih ragu-ragu kami konfirmasikan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya melalui grup Forum Sidalih Sulut yang ada di jejaring media sosial.”

Menariknya, lanjut Yusril, seluruh pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh operator Sidalih KPU RI. “Dengan komunikasi yang cepat seperti kami dipastikan akan memudahkan kami untuk memantau dan berkomunikasi dengan PPDP yang ada di lapangan.”

Dibagian lain, Koordinator Helpdesk yang juga komisioner KPU Kotamobagu, Asep Sabar, menambahkan bahwa pihaknya dalam setiap monitoring selalu melakukan sharing dengan semua pihak.

“Kalau ada pertanyaan atau problem yang bisa dijawab saat itu, maka akan tuntas. Namun bila ada permasalahan yang meragukan maka kami sampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara.”

Masih kata Asep, mumpung masih panjang waktu coklit, maka akan semakin baik untuk diselesaikan bila ada persoalan di lapangan.

“Kita semua menginginkan coklit data pemilih bisa berjalan dengan baik, maka kami meminta PPK dan PPS untuk menginventarisir problem yang ada di lapangan dan secepatnya disampaikan ke KPU Kotamobagu.”

Yang menarik, Yusril menambahkan, tidak sedikit PPDP mengeluh soal honor mereka yang kecil, karena pekerjaan mereka butuh keseriusan, dan terkadang harus berhadapan dengan persoalan masyarakat yang tidak mengerti dengan masalah coklit.

“Menurut mereka, apa tidak bisa honornya dinaikkan, sama seperti saat Pilkada Walikota Tahun 2013 lalu? Soal itu kami tidak bisa menjawab, karena kuasa pengguna anggarannya ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kan kita sekarang hanya penyelenggara Pilgub, bukan Pilwako. Jadi semua tergantung provinsi,” kata Yusril. (**)

Leave a Reply