Hati-hati Keluarkan Formulir A5

KOTAMOBAGU – Banyaknya pertanyaan terkait pemilih yang tidak bisa menunaikan haknya di TPS asal, ditanggapi Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan.

Menurut Nayodo, tidak perlu khawatir wajib pemilih akan kehilangan hak memilih. “Mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan cara mengurus formulir model A-5 atau surat keterangan pindah memilih dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) asal,” tegas Nayodo.

Bukan apa, kata Nayodo, penyelenggara kan tidak bisa memprediksi orang perorang terkait tugas dan urusan mereka. Karena busa saja saat hari H yang bersangkutan mendapat tugas luar, sakit, bencana, pindah domisili, atau bahkan ditahan di lembaga pemasyarakat yang berada di daerah lain, yang mengakibatkan mereka tidak bisa memilih di TPS-nya.

“Semua peristiwa itu tidak bisa memupus hak konstitusional warga untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April. Untuk itu, sebelum berangkat atau keluar daerah sebaiknya segera mengurus formulir A-5 dari PPS asal,” jelas Nayodo, Minggu (23/02/14).
Nah, untuk mendapatkan formulir model A-5, tambah Nayodo, pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain kepada petugas PPS di desa/kelurahan. “Ini penting dalam rangka memastikan bahwa orang yang mengurus formulir model A-5 itu benar-benar orang yang akan pindah memilih dan terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut.”

Sebaliknya, kata Nayodo, petugas PPS harus benar-benar teliti sebelum mengeluarkan formulir tersebut. “Jangan sampai ada orang yang meminta formulir model A-5 atas nama orang lain dengan tujuan mengeluarkan nama seseorang dari daftar pemilih tetap (DPT), padahal orang yang bersangkutan tidak berencana untuk pindah memilih,” tegasnya.

Intinya, harus dilakukan pengecekan secara cermat apakah yang bersangkutan benar-benar sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. “Ini untuk menghindari jangan sampai ada upaya memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan tertentu. “Setelah mendapat A5 yang bersangkutan langsung mendaftar ke PPS berikutnya selambatnya tiga hari sebelum hari H. “Disini PPS juga harus meneliti kembali secara cermat, terutama tanda tangan PPS asal.”

Sebagaimana Peraturan KPU, untuk pemilih yang masuk kategori pindah memilih dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). PPS, penting untuk mengatur keseimbangan pemilih yang tercatat sebagai DPTb, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memberikan suara di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS. (*)

Leave a Reply