Hati-hati Buka Kotak Suara

KOTAMOBAGU – Polemik seputar instruksi KPU RI untuk membuka kotak suara sebagai alat bukti sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), disikapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu. Komisioner KPU Kotamobagu; Nova Tanon, Iwan Manoppo, Aditya Tegela dan Asep Sabar yang dihubungi media ini sepakat untuk menunda dulu membuka kotak suara sampai ada instruksi langsung, baik dari KPU Provinsi Sulawesi Utara mapun KPU RI.

“Ini untuk menjaga, karena belum tentu KPU Kotamobagu yang digugat. Bisa saja hanya KPU Manado atau daerah lainnya di Sulut,” tegas keempatnya, Senin (04/08/14).

Menurut mereka, KPU Kotamobagu sampai hari ini masih menunggu dan mencari informasi terkait sengketa Pilpres di MK yang persidangannya akan dimulai pada Rabu (06/08/14) lusa. “Kami sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kami bukan menentang instruksi KPU RI, pertimbangan kami semata menunggu sampai ada kabar yang menyebutkan bahwa benar KPU Kotamobagu ikut digugat.”

Sebagaimana diketahui Ketua KPU RI mengeluarkan surat edaran Nomor 1449/KPU/VII/2014 tertangal 25 Juli 2014 yang memerintahkan sejumlah KPU kabupaten/kota untuk membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut untuk mengambil formulir model A4 PPWP, A5 PPWP, A PPWP, Fotokopi pendukung DPKTB, dan Model C7 PPWP sebagai alat bukti KPU di siding sengketa MK.

Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro, dalam sebuah talkshow televisi swasta, menegaskan instruksi tersebut tidak memiliki maksud untuk melawan hukum. Menurut dia, tujuannya dalam rangka mempersiapkan diri merespons permohonan perselisihan hasil pemilu salah satu pasangan calon. Apalagi KPU menyaratkan kehadiran para pihak untuk menyaksikan.

“Jadi saya kira tidak ada maksud melawan hukum atas tindakan yang dilakukan KPU,” ujar Juri.

Juri benar, dalam surat edarannya, KPU sudah meminta agar pembukaan kotak surat suara disaksikan oleh pihak pengawas dan juga saksi dari kedua pasangan calon. Oleh karena itu, kata dia, hal itu sudah cukup transparan dan tidak bisa dikatakan dilakukan secara sepihak.

“Saya kira KPU sudah menjelaskan tujuan dilakukannya pembukaan kotak suara dalam surat edarannya. Itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi dari publik.”

Terkait kekhawatiran adanya dokumen yang dimanipulasi, menurut Juri hal itu bisa diatasi, karena setiap pasangan calon melalui saksi-saksinya dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan seterusnya sudah mendapatkan salinan berita acara dari pelaksana pemilu di lapangan.

“Bahkan, sebagian besar C1 juga sudah diunggah ke laman web KPU, sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya,” pungkas Juri. (**)

Leave a Reply