Halal Bil Halal Virtual

Halal Bil Halal Virtual

KOTAMOBAGU – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Halal Bil Halal tahun ini digelar secara virtual, Selasa (08/06/2020). Meski demikian suasananya tidaklah jauh berbeda dengan tatap muka.
Yang menarik, selain bermaaf-maafan dan bersilaturahim antar sesama komisioner, pada peringatan HBH KPU se-Provinsi Sulawesi Utara itu menghadirkan Komisioner KPU RI, diantaranya Arief Budiman (Ketua), Viryan Azis, Ihma Saputra dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Dalam arahannya Arief menegaskan bahwa KPU resmi menyatakan kesiapan untuk memulai kembali tahapan pada 15 Juni mendatang. “KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan, seperti menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran.”
Untuk itu, kata Arief, KPU juga perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran, karena para Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD). “Kami telah mengajukan anggaran ke pemerintah dan Komisi II DPR RI.”
Hal tersebut tambah Dewa Raka, menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menyiapkan pemilihan di tengah pandemi dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19. Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020.
“Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020,” tambah Dewa.
Sementara itu, Anggota KPU, Ilham Saputra menjelaskan bahwa penundaan tahapan di tengah pandemi sebelumnya berdampak pada perubahan data badan ad hoc dikarenakan pengunduran diri, tidak memenuhi syarat dan adanya kematian.
“Hal ini sudah kita kondisikan dan kita pastikan dengan melakukan penggantian antar waktu,” tututp Ilham. (***)