Home / Berita / FPT Fokus Soal Data Pemilih

FPT Fokus Soal Data Pemilih

KOTAMOBAGU – Komisioner KPU Kota Kotamobagu, Asep Sabar, mengatakan bahwa fokus pertanyaan pada fit and propertest (FPT) terhadap calon PPK dan PPS terkait dengan data pemilih.
“Mengapa harus data? Semua yang berkaitan dengan pemilihan dimulai dengan data. Karena itu, idealnya penyelenggaraan pemilihan ditingkat manapun harus ada data, tanpa data dipastikan pemilihan tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu persoalan data harus jadi fokus pekerjaan panitia adhoc,” tegas Asep, Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Kotamobagu di sela-sela FPT PPS hari kedua, Minggu (05/11/17).
Sebagaimana diketahui, pemutakhiran data pilihan saat ini menggunakan pendekatan berkelanjutan. Berkelanjutan ini dimaksud adalah bekerja terus untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Komisioner KPU RI Viryan pernah memaparkan bahwa pemutakhiran data yang telah memiliki kekuatan hukum ternyata belum optimal pelaksanaannya di tingkat lapangan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga KPU RI mengeluarkan Surat Edaran mengenai kegiatan pemutkhiran data.
“UU Nomor 10 tahun 16 menyebutkan basis pemutahiran data pemilih, DPT pemilu atau pemilihan terkahir, DP4 yang dilakukan secara berkelanjutan hanya sebagai menyanding atau pembanding, dan kami sudah memutuskan dalam PKPU, dan pemutakhiran data ini juga menjadi salah satu indikator suksesnya Pilkada 2018 dan juga penentu suksesnya Pemilu 2019”, Ujar Viryan, dalam sebuah acara di Banjarmasin.
Menurut Viryan, apabila mengalami masalah terhadap data pemilih pada tahun 2018, maka akan berpotensi memiliki masalah yang sama pada Pemilu 2019. “Pemutakhiran data secara berkelanjutan ini semata-mata bukan basis DPT Pemilu terakhir tetapi DPT Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Sehingga mengelola data pemilih tidak hanya pada masa tahapan meskipun dalam tahapan waktunya disebutkan dengan waktu yang berbatas.”
Disebutkan bahwa salah satu tantangan penyelenggara Pemilu dalam pemutahiran data adalah perubahan-perubahan di PKPU terkait kode formulir pada PKPU Nomor 2 Tahun 2017, sinkronasi DP4 (Pemilih Pemula) yang mana pemilih yang genap berusia 17 tahun dan pemilih yang telah berubah status dari anggota TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil, akuntabilitas dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan mencatat dan merekapitulasi hasil pemutakhiran, yang mana PPDP perlu dikelola dengan detail melalui bimtek.
Selain itu PPDP wajib mengunakan tanda pengenal dan intrumen yang digunakan oleh PPDP wajib disosialisasikan KPU daerah. KPU daerah juga harus melakukan pemeriksaan terhadap PPDP dengan memastikan bahwa PPDP benar-benar bekerja. Dilanjutkan pemberian softfile DPD dan DPT format excel, pasangan calon (paslon) atau tim kampanye berhak dapat format DPT diluar format PDF.
Hubungan dengan Disdukcapil terkait pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP agar dapat memilih dengan memiliki surat keterangan, serta ketentuan pemilih pindah dan memasukan penyandang disabilitas yang ada pada panti rehabilitas. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …