Home / Berita / Caleg Protes Penertiban APK

Caleg Protes Penertiban APK

KOTAMOBAGU – Penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan pemerintah daerah dianggap tebang pilih dan tida mencerminkan netralitas. Pernyataan itu disampaikan salah satu calon legislatif (caleg) asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Riswanto Dalie, saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) perbaikan, akhir pekan lalu. “Yang saya heran mengapa baliho-baliho saya diturunkan, sementara yang lain dibiarkan saja, dan bahkan tidak tersentuh? Bagaimana kinerja Kesbang Pol dan Polisi Satuan Pamong Praja (Pol PP),” katanya kepada anggota beberapa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Lantaran itu, kata Wanto, sapaan akrabnya, dia dan beberapa caleg yang merasa dirugikan akan kembali memasang baliho-baliho yang sudah ditertibkan. “Ini sebagai salah bentuk protes saya terhadap kinerja pemerintah daerah yang tidak tegas dan tebang pilih dalam melakukan pekerjannya.”

Sementara itu, Ketua Panitia Pokja Hukum dan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kotamobagu, Ivan Tandayu dan ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu, Aditya Tegela, berjanji pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak Kesbangpol dan Pol PP untuk kembali melakukan penertiban APK.

“Penertiban APK adalah ranahnya pemerintah daerah, dan bukan lagi Panwaslu atau KPU. Panwaslu dan KPU hanya berkoordinasi, tapi untuk eksekusi adalah urusan pemerintah,” kata keduanya yang dikonfirmasi, Selasa (3/12) kemarin.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang APK yang sudah diberlakukan sejak 27 September 2013 dijelaskan bahwa masing-masing caleg atau parpol hanya diperbolehkan memasang satu APK untuk satu desa. Itu pun bisa dilakukan nanti pada saatnya.

Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan menegaskan bahwa pihaknya bersama penawaslu dan Kesbang Pol sudah menetapkan zonasi pemasangan APK. Dengan demikian masyarakat dan peserta pemilu, yakni partai politik dan calon legislatif (caleg), harus mengamankan serta mengawal keputusan tersebut. (**)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply