Home / Berita / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemilukada 2013

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemilukada 2013

-kpukotamobagu.web.id- Kamis, 31 Mei 2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu mengadakan rangkaian persiapan dalam menyongsong Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota pada 2013. Salah satu persiapan yang diadakan KPU Kota Kotamobagu adalah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemilukada bagi mantan anggota PPK dan PPS Se-Kota Kotamobagu.

Dalam kesempatan itu Nayodo Koerniawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menyebutkan ada 4 hal prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pemilukada supaya nantinya berjalan dengan baik. Pertama adalah data pemilih. Beliau menegaskan yang bertanggung jawab dalam pendataan penduduk adalah pemerintah desa, dalam hal ini Lurah/Sangadi, baru kemudian Dinas Catatan Sipil-lah yang nantinya akan merekap data dari pemerintah desa.

Kedua, yang perlu diperhatikan juga keberadaan pemilih pemula dan juga pemilih yang berpotensi berpindah tempat seperti yang sering terjadi kasusnya kebanyakan ada di Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, dan Kelurahan Mogolaing dan merupakan representasi dari penduduk Kota Kotamobagu karena mayoritas penduduk ada di kelurahan-kelurahan tersebut.

Ketiga yang juga menjadi prinsip adalah perekrutan KPPS oleh PPS alangkah lebih baik ada keterwakilan dari Pegawai Negeri Sipil supaya dapat membimbing anggota KPPS yang lain dalam mengisi data administrasi dari tiap TPS. Hal ini sangat penting mengingat kasus -kasus sebelumnya banyak anggota KPPS yang masih belum mengetahui bagaimana cara mengisi data-data ketika pemungutan dan penghitungan suara.

Dan keempat yang menjadi masalah yang krusial adalah masalah honorarium penyelenggara baik dari PPK, PPS, KPPS, maupun PPDP yang akan diusahakan untuk dapat dinaikkan.

Dalam kesempatan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu juga menyediakan sesi tanya jawab. Hal ini dimaksudkan agar dari mantan PPK/PPS dapat memberi masukan dalam penyelenggaraan pemilukada mendatang. Data pemilih menjadi perhatian utama. Ada yang menanyakan kalau ternyata ada pemilih yang masih di bawah umur disebabkan Capil mengambil dasar dari SIM yang sering terjadi pemalsuan umur.

Nayodo pun menghimbau kepada Lurah/Sangadi untuk berhati-hati dalam mengeluarkan ijin membuat SIM kepada warganya terutama yang belum cukup umur. KPU juga berharap Dinas Catatan Sipil diharapkan dapat mengklasifikasikan penduduk berdasarkan Akte Kelahiran dan harus meng-update data penduduk tiap bulan sekali. Selain itu DPT juga menjadi perhatian. Ada kasus dimana ada nama-nama pemilih yang ada DPS tidak tercantum di DPT. Hal itu pun diakui Nayodo jika ada kalanya human error dan kelalaian dari personel KPU.

KTP dobel pun dibahas di sini. Biasa terjadi ketika seseorang mempunyai pekerjaan di tempat lain atau kabupaten lain jadi memungkinkan orang tersebut mempunyai 2 KTP karena berbagai kepentingan, misal dengan mempunyai KTP tempat bekerja akan menambah tunjangan, bisa jadi. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya koordinasi antar wilayah kabupaten. Untuk menyikapinya, Nayodo mengatakan tidak usah terlalu ambil pusing, selama masih ada KTP domisili di Kota Kotamobagu diharapkan tetap dicatat jangan sampai tidak dicatat karena malah bisa menimbulkan masalah.

Hal yang tidak kalah seru tentunya honorarium bagi penyelenggara. Banyak dari peserta yang mengusulkan untuk honor dapat ditingkatkan karena honor sebelumnya terlalu kecil untuk saat ini. Gayung pun bersambut, KPU Kotamobagu juga mengupayakan hal itu dengan mengusulkan anggaran honorarium ke Pemkot dengan prosentase 42% dari keseluruhan RKA yang diajukan. Ada lagi yang mengeluhkan kenapa untuk Lurah/Sangadi dan pengamanan TPS yaitu HANSIP tidak diberi honor. KPU pun menjawab kalau memang tidak ada alokasi dan aturan soal itu namun Nayodo menambahkan sebenarnya ada dana dari Despilkada dari Pemkot untuk tiap kelurahan/desa dalam rangka operasional pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pemilukada.

Dan terakhir KPU Kotamobagu juga menginformasikan bahwa untuk pelantikan KPPS oleh tiap PPS akan diupayakan anggarannya untuk dapat disetujui dan menyetujui masukan dari peserta agar supaya untuk bimbingan teknis mendatang diharapkan dapat diadakan per kecamatan supaya lebih efektif.

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply