Home / Berita / Beri Akses Pemilih Disabel

Beri Akses Pemilih Disabel

MANADO – Meski jumlah pemilih penyandang disabilitas saat Pilkada Serentak Tahun 2015 hanya sedikit, KPU Kota Kotamobagu berjanji akan terus memberikan akses pada pemilih disabel saat Pilkada Serentak 2018 nanti.
Penegasan tersebut disampaikan Asep Sabar dan Aditya Tegela, Komisioner KPU Kota Kotamobagu, di sela-sela menghadiri “Workshop Terkait Alat bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas” di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (16/05/17).
Menurut keduanya, jumlah pemilih disabilitas saat Pilkada Serentak 2015 sekitar 78 orang dari 86.808 pemilih (0,1 persen). “Saat ini kami sedang melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kami akan fokus mendata jumlah pemilih disabilitas,” kata Asep, komisioner yang membidangi perencanaan dan data.
Menurut Asep, identifikasi pemilih disabilitas tersebut nantinya akan mempermudah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah pemilih disabilitas.
“Kalau yang pakai kursi roda, TPS harus accessible untuk datang, masuk, dan mencoblos. Kalau tuna rungu harus ada interpteter. Lalu, terkait braille template yang membantu tuna netra,” ucap kata Asep.
Untuk itu mencapai hal itu, tambah Aditya, komisioner yang membidangi teknis penyelenggara, KPU Kota Kotamobagu akan mengadakan bimbingan teknis. Pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas.
“Mereka akan diberi kesempatan pertama untuk memilih supaya mereka tidak perlu mengantri. Kita nanti akan memberi standar operasionalnya kepada KPPS. Satu atau dua anggota KPPS nantinya akan dilatih khusus melayani pemilih disabel sesuai ketunaannya.”
Sementara itu, tim AGENDA dan JPPR yang menjadi pemateri pada workshop mengharapkan saat pemungutan suara berlangsung sebaiknya pemilih disabel diberikan surat undangan pemilih (C6) khusus. Undangan bisa dilabeli “disabilitas” dan tidak disetarakan dengan formulir serupa untuk pemilih umum.
“Prinsipnya pemilih disabel bisa dengan mudah menunaikan hak pilihnya. Petugas yang yang bertugas harus paham dan memprioritaskan penyandang disabilitas,” kata Tolhas Damanik, Komisioner Komisi Nasional Penyandang Disabilitas.
Hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan, kata Damnik, adalah kondisi TPS yang harus ramah dan mudah dijangkau pemilih disabel, mulai dari jalan menuju TPS, pintu keluar dan masuk, permukaan TPS, luas TPS untuk kursi roda, tinggi kotak suara, ruang meja kosong di bawah dan tinggi bilik suara, serta ketersediaan alat bantu bagi tunanetra ternyata belum maksimal.
Pada acara itu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan, mengharapkan kepada Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada Serentak Tahun 2018 harus memahami seluruh kebutuhan pemilih disable. “Ini smeua harus dilaksanakan karena sudah ada Surat Edaran KPU Nomor 7/2016 dan UU Nomor 8/2016.” (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …