Aturan Dana Kampanye

KOTAMOBAGU – Persoalan krusial yang terjadi pada Pemilu 2009 adalah tidak adanya aturan terkait penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu.
“Karena itu jangan heran bila banyak kalangan menyimpulkan bahwa Pemilu 2009 penuh dengan kecurangan dan kejanggalan. Pemicu utamanya adalah selain tidak ada aturan juga sanksi yang tidak tegas,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu, Adiitya Tegela, Senin (4/11) kemarin.
Aditya menjelaskan bahwa selama pemilu lalu, aliran uang untuk penggunaan dana kampanye tidak dilakukan melalui rekening khusus. “Permasalahan lain adalah yang tercatat sebagai peserta Pemilu adalah partai politik, akan tetapi dalam faktanya yang berkampanye adalah per calon. Ini diperparah dengan tidak ada peraturan yang mewajibkan dana kampanye calon tersebut untuk masuk ke dalam laporan keuangan dana kampanye partai politik.”
“Oleh karena itu untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, maka sekarang sudah ada Peraturan KPU yang tegas terkait pengaturan dana kampanye. Peraturan KPU tersebut mampu melengkapi kekurangan yang ada selama ini, termasuk sanksi tegas diskualifikasi bila caleg terbukti tidak mengikuti aturan. Dan, untuk mengaudit dana kampanye tersebut KPU akan bekerjasama dengan kantor akuntan publik,” ujar Aditya.
Dia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada seluruh peserta pemilu 2014. “Saat ini kamu masih harus memperdalam regulasi dulu, agar saat sosialisasi nanti semua sudah siap dan bisa langsung dilakukan praktek pelaporannya.” (**)

Leave a Reply