Home / Berita / April Pilkada Serentak Dimulai

April Pilkada Serentak Dimulai

KOTAMOBAGU – Beragam pertanyaan seputar kapan dimulainya pilkada serentak yang UU-nya sudah disetujui DPR, datang dari masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Maklum, Kota Kotamobagu, sebagai salah satu kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan juga akan disibukkan oleh pelaksanaan pilkada Gubernur Sulut pada tahun ini. Karena itu wajar kalau masyarakat ingin tahu. “Sampai saat ini kami masih menunggu Peraturan KPU dari KPU RI. jadi kami belum bisa memprediksikan kapan tahapan pilkada gubernur Sulut akan dimulai,” kata Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu yang baru saja menunaikan ibadah Umroh, di ruang kerjanya, Rabu (25/02/14).

Namun sebagai pelaksana dan penyelenggara pilkada sebagaimana amanat UU pilkada yang sudah disahkan oleh DPR RI, pihaknya mengaku siap-siap saja kapanpun tahapan dimulai. “Kami di KPU Kotamobagu sudah banyak melakukan diskusi-diskusi seputar pelaksanaan pilkada serentak, sambil menunggu juknisnya dari Jakarta,” tambah Nayodo diiyakan komisioner lainnya seperti Asep Sabar, Iwan Manoppo, Nova Tamon dan Aditya Tegela.

Sebagaimana diberitakan media nasional Jakarta, saat ini KPU RI masih merancang dan melakukan revisi 10 PKPU untuk menyesuaikan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.  PKPU tersebut nantinya sebagai pegangan KPU di daerah untuk melaksanakan pilkada langsung serentak tahap pertama pada Desember 2015. Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan targetnya 10 PKPU ini selesai akhir Maret nanti, sehingga April sudah mulai disosialisasikan ke daerah.

“Ada beberapa hal yang harus diubah dalam PKPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Pilkada. Di antaranya, terkait uji publik yang dihilangkan. Hal tersebut berdampak pada tahapan pilkada yang akan langsung masuk pada pendaftaran calon kepala daerah. Berikutnya, pelaksanaan pilkada akan dilakukan pada hari kalender, bukan pada hari kerja. Dan masih ada lagi beberapa pasal yang perlu disesuaikan di PKPU ini. Perubahan-perubahan ini justru menyangkut dengan substansi dari PKPU itu sendiri. Misalnya, perubahan pada sistem rekapitulasi yang tidak lagi melibatkan PPS. Artinya, dalam pilkada nanti, dari TPS langsung dibawa ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk rekapitulasi,” jelas Ferry.

Lalu soal lainnya, imbuh Ferry, adalah terkait sengketa yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ada badan peradilan. “Terkait itu juga KPU masih harus direpotkan dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). “KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan DPT yang sudah pasti. KPU hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai DPT untuk pilkada di akhir tahun ini. Sebab, fokus KPU saat ini masih menyelesaikan 10 PKPU.”

Ferry menambahkan, pemerintah harus memberi prioritas pada daerah yang belum memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan pilkada. Daerah tersebut seharusnya melaksanakan pilkada pada semester awal 2016. “KPU daerah harus berkoordinasi dengan DPRD serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada ini. Ada 67 kabupaten/kota dan satu provinsi yang pelaksanaannya pada semester awal 2016 ditambah 201 pilkada pada 2015,” pungkasnya. (**)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply