Home / Berita / Anggaran Pilkada Harus Realistis

Anggaran Pilkada Harus Realistis

KOTAMOBAGU – Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan, mengingatkan seluruh jajarannya di kabupaten/kota (kabko) untuk bersinerji dan saling berkoordinasi secara berjenjang.

Penegasan Yessy tersebut disampaikan saat membuka “Rakor Evaluasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian Kinerja serta Pemilukda” di Hotel Ibis Manado, Kamis-Jumat (15-16/09/2016) yang diikuti Komisioner yang membidangi Perencanaan dan Data serta Sekretaris KPU Kabko se-Sulut.

“Bila dicermati, ternyata banyak permintaan KPU RI yang disampaikan melalui kami tidak ditindaklanjuti KPU Kabko,” tegas Yessy didampingi komisioner KPU Sulut lain; Vivi George, Ardiles Mewoh dan Zulkifli Golonggom.

Bahkan Yessy berulang-ulang mengingatkan soal hierarki terkait tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagai tupoksi KPU secara berjenjang. “Ini memang sepele, tapi kalau diabaikan berdampak besar,” kata Yessy.

Kepada para peserta yang hadir, KPU Sulut juga mengingatkan soal penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). “Anggaran harus realisitis dan rasional. Sebisa mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Ini penting agar pelaksanaan pilkada bisa aman dan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Vivi George, Komisioner KPU Sulut yang membidangi keuangan dan logistik.”

Di bagian lain, Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut yang membidangi hukum menjelaskan soal kesiapsiagaan penyelenggara, dalam hal ini KPU, mengingat sering berubah-ubahnya regulasi. “Jadi KPU Kabko diminta terus mengamati perkembangan yang terjadi di Jakarta. Jangan sampai justru KPU yang ketinggalan informasi dibanding masyarakat,” ujar Guru Besar FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Ardiles bahkan mengingatkan kepada KPU Kabko untuk mencermati kesiapan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan disatukan pada tahun 2019. “Ingat, tahapan pileg dan pilpres 2019 akan dimulai pada Juli atau Agustus 2017 tahun depan. Ini sebagaimana UU Pemilu bahwa tahapan pileg dan pilpres dimulai 2,5 tahun sebelum hari H. Nah, untuk tahap pertama adalah tahapan verifikasi partai politik.”

Zulkifli Golonggom dalam sessi lain mengingatkan soal tugas Divisi Perencanaan dan Data sebagaimana perubahan divisi yang diperintahkan KPU RI. Menurut Zulkifli, untuk melakukan perencanaan harus dipersiapkan segala sesuatunya, yang terpanting adalah harus berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi kerja setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

“Dalam penyusunan rencana strategis maupun jangka panjang harus diperhatikan indikator kinerja, kapasitas penyelenggara dan input maupun outcome. Sudah pasti semuanya harus efektif serta efisien.”

Dalam kegiatan selama dua penuh itu, KPU Kota Kotamobagu mengutus Komisioner yang membidangi Perencanaan dan Data, Asep Sabar, bersama Sekretaris Abdullah Mokoginta. Dalam kesempatan tersebut Asep sempat mempresentasikan hasil kerja KPU Kota Kotamobagu selama delapan bulan terakhir, capaian serta kendala atau persoalan-persoalan yang dihadapi ke depan.

“Bersyukur untuk realisasi anggaran, kita (KPU Kota Kotamobagu, red) sudah mencapai 63 persen lebih. Berarti ini sudah diatas rata-rata. Mudah-mudahan semuanya bisa dicapai hingga 100 persen dalam beberapa bulan ke depan ini,” kata Asep.

Terkait dengan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018, KPU Kota Kotamobagu hingga kini masih melakukan koordinasi dengan Pemkot maupun DPRD Kotamobagu. “Usulan anggaran Pilwako sebesar Rp17,150 miliar sudah disampaikan ke Pemkot Kotamobagu. Bahkan pihak Pemkot, lewat Sekretaris Kota, menjanjikan akan mencairkan anggaran tersebut sekaligus di APBD 2017,” pungkas Asep. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …