Home / Berita / Adhoc Juga Bisa di-DKPP-kan

Adhoc Juga Bisa di-DKPP-kan

KOTAMOBAGU – Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny A. Ontu, menegaskan bahwa badan adhoc; PPK, PPS, PPDP dan bahkan KPPS bisa juga di-DKPP-kan kalau terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran.
Pernyataan Lanny tersebut disampaikan saat memberikan penarahan sekaligus orientasi tugas kepada 20 orang PPK Pilgub Sulut Tahun 2020 tingkat Kota Kotamobagu di kantor KPU Kota Kotamobagu, Kamis (12/03/2020).
“Karena itu kami (KPU Sulut, red) berharap PPK, PPS dan lain-lainnya bisa bekerja sesuai aturan yang ada, jangan sekali-kali lalai atau bahkan menympang dari aturan yang ada. Yang terpenting lagi dari semua itu adalah selalu berkoordinasi secara berjenjang,” tegas Lanny didampingi lima Komisioner KPU Kota Kotamobagu; Iwan Manoppo (Ketua), Asep Sabar, Yokman Muhaling, Zulkifli Kadengkang dan Adrian Herdi Dayoh.
Dalam kesempatan tersebut Lanny sempat membeberkan beberapa kasus di beberapa daerah di Indonesia yang dilakoni oleh adhoc dan berakhir di DKPP. “Bahkan tak hanya adhoc, putusan terakhir sekretariat pun bisa diadili dan bahkan diberhentikan oleh DKPP. Konsekuensinya bagi yang ASN pasti akan diberhentikan. Kasian sekali dan sangat disayangkan kalau harus mengorbankan ASN-nya.”
Kesempatan bertatap muka dengan PPK tersebut Lanny sempat mengingatkan kinerja di Pilkada Serentak 2020 yang berbasis teknologi. “Karena itu seleksi benar-benar yang memiliki kualifikasi dan paham teknologi. Jangan sampai nanti malah merepotkan KPU Kota Kotamobagu bila ternyata adhoc-nya tidak paham IT. (***)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …