9 TPS di Kotamobagu Digugat

KOTAMOBAGU – Meski pasangan calon nomor urut 1 Prabowo-Hatta tampil sebagai pemenang pada Pemilu 2014 di Kotamobagu, tak memberi jaminan KPU Kotamobagu bebas gugatan. Buktinya, sembilan TPS masuk dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan gugatan sengketa pilpres 2014.

“Kita baru dapat data dan informasi, ternyata Kotamobagu dan bahkan hampir seluruh kabupaten/kota se-Sulut jadi termohon,” kata Aditya Tegela, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi hukum dan pengawasan.

Kesembilan tempat pemungutan suara (TPS) tersebut antara adalah; TPS 6 Biga, TPS 2 Pontodon, TPS 2 Genggulang, TPS 1 Matali, TPS 1, 3, 8 Kotobangon, TPS 9 Motoboi Kecil serta TPS 26 Gogagoman. “Saat ini kami tengah mempersiapkan data-datanya dan akan dibawa langsung ke MK,” ujar Aditya di ruang kerjanya, Jumat 908/08/14).

Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, yang diminta komentarnya mengatakan pihaknya tetap mengikuti semua proses yang terjadi di pemilu, termasuk sengketa ini. “Untuk itu kami sudah memerintahkan sekretaris segera menghubungi semua pihak, termasuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan para saksi untuk kemungkinan membuka kotak suara.”

Materi gugatan yang disampaikan kubu Prabowo sendiri sebenarnya terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih yang menggunakan identitas seperti KTP atau paspor. Sembilan TPS di Kotamobagu muncul setelah adanya perbaikan gugatan, sementara saat penyampaian gugatan Rabu (6/8/14) lalu pemohon sama sekali tidak menyebut nama Kotamobagu. “Tapi tidak masalah, kita harus ikuti aturan yang ada. Bahkan tim penggugat (pemohon) sudah menyampaikan indikasi penggelembungan yang dibuktikan dengan selisih suara di beberapa TPS,” tambah Iwan Manoppo, yang membidangi sosialisasi.

Ivan Tandayu, personil Penwaslu Kotamobagu menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU Kotamobagu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. “Kami sendiri baru dapat kabar bahwa beberapa TPS di Kotamobagu jadi termohon ini dari KPU Kotamobagu,” kata Ivan sambil menujukkan copy berkas yang dikirim ke milis KPU Sulut.

Dalam kondisi seperti Ivan mengusulkan untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara, mengingat masih menjadi pembahasan yang a lot di persidangan terkait boleh-tidaknya KPU melakukan pembukaan kotak suara. “Sebaiknya kita lakukan pencocokan data saja dulu di semua tingkatan, tidak perlu sampai membuka kotak suara,” pungkas Ivan. (**)

Leave a Reply