Home / Berita / 100 Hari, KPU Temui Pemkot

100 Hari, KPU Temui Pemkot

KOTAMOBAGU – Tepat 100 hari setelah dilantik, lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu melakukan silaturahmi dengan Pemkot Kotamobagu yang diwakili Sekkot, Mustafa Limbalo.

Kepada Sekkot yang kemarin didampingi Kepala Kesbang Herman Aray, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Satpol Sahaya, Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan sempat memperkenalkan personil KPU periode 2013-2018.

“KPU kali ini punya tiga orang personil yang menjadi ‘amunisi’ dan semangat baru dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum di daerah ini. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Tiga orang itu adalah Iwan Manoppo, Aditya Tegela dan Asep Sabar, sementara yang lama saya dan Nova Tamon,” kata Nayodo yang didampingi Agung Adati, Sekretaris KPU Kotamobagu.

Dalam pertemuan yang dilakukan selama hampir dua jam itu dibahas banyak hal terkait pelaksanaan Pemilu 2014, diantaranya daftar pemilih tetap (DPT) dan alat peraga kampanye (APK). “Dua poin ini nampaknya membutuhkan penanganan serius pemerintah, karena itu harus disampaikan ke Pemkot Kotamobagu,” ujar Nayodo.

Soal DPT, tambah Nayodo, KPU Kotamobagu sempat mendapat kritikan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), lantaran masih banyak nomor induk kependudukan (NIK) yang belum dituntaskan. “Daerah-daerah lain di Sulut hanya bermain diangka puluhan dan ratusan, sementara untuk Kotamobagu masih 1.632. Jadi ini yang perlu dimintakan Pemkot Kotamobagu untuk fokus dan sama-sama menuntaskan DPT.”

Demikian halnya dengan APK, KPU Kotamobagu meminta kepada Pemkot dalam hal ini Kesbang dan Satpol PP untuk segera melakukan penertiban sambil berkoordinasi dengan Panwaslu Kotamobagu. “Memang banyak masukan dan kritikan dari masyarakat terkait tidak tuntasnya penertiban APK yang berdampak pada membandelnya mereka yang sudah ditertibkan memasang kembali APK. Dan itu harus segera ditertibkan.”

Sekkot Mustafa Limbalo dalam pertemuan itu berjanji akan segera memerintahkan instansi terkait soal apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka tahapan Pemilu 2014. “Soal DPT kami meminta Disdukcapil seluruh sangadi dan lurah serta camat terlibat dalam penuntasan DPT. “Demikian halnya APK saya minta Kesbang dan Satpol PP untuk segera bergerak membersihan seluruh APK yang tersebar di daerah ini.”

Bahkan Sekkot memberikan penegasan kepada instansi terkait untuk benar-benar berkoordinasi terkait penuntasan NIK DPT. “Jangan sampai nanti ketika ada sengketa pemerintah daerah juga akan jadi pihak yang digugat. Ini yang harus dihindari. Antara KPU, Panwaslu dan Pemda itu ibarat three in one yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemilu, dan itu sudah ditegaskan di UU Pemilu,” tambah Sekkot.

Yang menarik, Dalam pertemuan tersebut Sekkot Mustafa sempat mempertanyakan ketidakhadiran Kadis Dukcapil, mengingat pembahasan terkait DPT bersama KPU dan Panwaslu Kotamobagu membutuhkan perhatian dan keseriusan kadis, terutama terkait kebijakan dan operasionalnya.

Hadir pada acara itu dua personil Panwas Kotamobagu, Ivan Tandayu dan Shakespeare Makalunsenge. (**)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …