Home / Berita / 10 Langkah Tangani DPT

10 Langkah Tangani DPT

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (21/5/2018) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, diruang rapat Nusantara I gedung DPR RI Senayan Jakarta.
Hadir dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Ketua KPU Arief Budiman beserta Komisioner KPU Viryan, Evi Ginting Manik, serta Pramono Ubaid Tanthowi. Selain itu juga hadir Dirjen Kependudukandan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrulloh, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan.
Sebelum RDP di mulai, Ketua Komisi II DPR RI, zainudin amali menyampaikan bahwa rapat pada hari ini hanya difokuskan pada DPS serta DPT menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019. “Kita harus selesaikan beberapa keluhan keluhan mengenai daftar pemilih khususnya dalam pilkada 2018,” tegas zainudin.
Ketua KPU Arief mempersilakan koleganya, viryan menyampaikan ada 10 poin langkah strategis dalam pembahasan DPS dan DPT. Kesepuluh poin strategis tersebut meliputi landasan hukum, gambaran umum DP4, penyusunan DPS dan DPT, coklit, penetapan dps dan pemilih AC-KWK, tindaklanjut AC-KWK, penetapan DPT, upaya KPU dalam tingkatkan kualitas data pemilih, permasalahan, serta langkah akhir.
Dalam pemaparannya viryan menyampaikan ada kurang lebih 800 ribu pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik (KTP-el). “Saya berharap akan segera ada jalan keluar dalam kasus ini,” ucap Viryan.
Viryan juga berharap ada penanganan sementara terhadap pemilih yang belum ber KTP-el ini, dengan segera mengeluarkan surat keterangan (suket). “Supaya ada jalan keluar,” lanjut Viryan.
Sementara itu Arief menegaskan KPU akan selalu berkoordinasi dengan Dukcapil, untuk memperbarui data pemilih. Lembaganya juga memastikan bekerja transparan. “Agar mudah di akses siapa pun”, tambah Arief.
Sementara itu komitmen sama disampaikan Zudan yang menegaskan jajarannya bersama KPU akan terus mendorong masyarakat menjadi pemilih dengan memiliki identitas yang ditentukan. “Ini saya kira menjadi kunci dan harus kita sadarkan bersama bahwa yang bisa menyelamatkan hak itu adalah penduduk itu sendiri,” ucap Zudan.
Bentuk penyadaran masyarakat menurut dia, jajarannya siap untuk melakukan jemput bola baik dikecamatan, kampus, mall, RT/RW untuk menuntaskan jumlah warga yang belum melakukan perekaman.
Khusus penduduk yang telah 17 tahun jelang pemilihan namun belum memiliki KTP-el, Zudan mengatakan sesuai Undang-undang maka yang bersangkutan dapat masuk sebagai pemilih meskipun belum memiliki e-KTP. Oleh karena itu Dukcapil setelah berkoordinasi dengan KPU maka diterbitkan surat keterangan. “Mereka sudah ada dalam data base, jadi penduduk yang baru berusia 17 tahun itu yang penting berada dalam data base wilayah kabupaten/kota yang sedang melakukan pilkada,” tutup Zudan. (hupmas kpu JAP27/foto:ieam/ed diR)

Sumber www.kpu-kotamobagukota.go.id

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …